Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah di kawasan PT Kareb Alam Sejahtera (KAS) MPS Dander, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Senin (25/6/2026).
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok, Rabu (13/5/2026) kemarin. Penyaluran simbolis tahap pertama diberikan kepada pekerja di pabrik rokok PT Gelora Djaja yang berlokasi di Baureno.
Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 ini telah menerima bagi hasil 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari Pemerintah Pusat. Total pendapatan DBH Migas yang diterima mencapai Rp 1,94 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja dan petani tembakau. Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menyalurkan dana sebesar Rp33,651 miliar kepada 18.695 penerima manfaat.
Dinas Sosial Pemkab Bojonegoro menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Komoditas tembakau masih menjadi salah satu andalan sektor perkebunan di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk mendorong peningkatan produktivitas. Salah satunya dengan program hibah mesin perajang bagi kelompok tani (Poktan) tembakau.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program strategis, termasuk pemberantasan rokok ilegal.
Tingginya anggaran dinilai belum cukup tanpa adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pelaku pembangunan, khususnya di wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya minyak bumi ini.