Harga minyak dunia yang masih cenderung tinggi hingga akhir tahun 2018, membuat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah Pusat cukup besar. Totalnya sekitar Rp2,284 triliun.
Dalam perumusan kebijakan fiskal ketika Pemerintah bersama DPR-RI menyusun R-APBN untuk tahun mendatang, yang sesuai konvensi biasanya diawali dengan Pidato Pengantar Nota Keuangan R-APBN oleh Presiden kepada DPR-RI pada tanggal 16 Agustus, lazimnya Pemerintah mengusulkan kepada DPR-RI beberapa asumsi dasar dalam R-APBN yakni : prognosa lifting per hari, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (kurs). Bagi daerah yang tidak ditetapkan dalam kategori sebagai daerah penghasil migas, asumsi-asumsi makro itu tidaklah terlalu menjadi perhatian, karena hanya akan berpengaruh dalam capaian target penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) bagi Pemerintah, dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah menerima transferan Dana Bagi Hasil (DBH) migas triwulan ke III sebesar Rp403 miliar.
Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang diterima Kabupaten Bojonegoro sampai pada triwulan tahun 2018 ini mencapai angka Rp942 miliar.
Dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baru ada 6 kecamatan yang mengajukan pencairan Dana Anggaran Khusus (DAK) Pendidikan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas (DBH) Migas untuk siswa SMA sederajat.
Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan seratus miliar lebih untuk membantu biaya kebutuhan sekolah bagi siswa SMA sederajat yang ada di Kota Ledre.