Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan satu pun tersangka dalam lima perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah naik ke tahap penyidikan.
Langkah nyata dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait koordinasi hukum dan pendampingan di bidang pemerintahan. Kegiatan diselenggarakan di ruang Angling Dharma Lt 2 Pemkab Bojonegoro, Rabu (17/12/2025).
Terdakwa pembacokan di Musala Al-Manar Desa/Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sujito (65) divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (11/12/2025) siang.
Seorang Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Samberan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). ZA (35) Menilap uang desa senilai Rp390 juta, dan digunakan untuk bermain aset kripto.
Setelah sekitar satu bulan ditetapkan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Eks. Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (27/11/2025).
Proses persidangan kasus pembacokan di Musala Al-Manar, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang menewaskan dua jemaah salat subuh, memasuki fase krusial dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa.
Sebanyak 33 desa di Kabupaten Bojonegoro bakal memiliki mobil siaga. Hal ini, merupakan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menuntaskan seluruh desa agar memiliki kendaraan siaga tersebut.
Upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis terus digelorakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kini, Bupati Bojonegoro telah menandatangani Nota Kesepakatan Restorative Justice, Kamis (9/10/2025).
Hampir semua jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bojonegoro sudah pernah berkunjung di D'Konco Cafe. Terkini Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi.
Rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan tanda tanya bagi dua desa. Pasalnya, status hukum dua kepala desa yang tersandung kasus pidana hingga kini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.