Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan. Pendidikan menjadi kunci jangka panjang.
Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Seri Buku Pendidikan Antikorupsi lintas agama pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12/2025). Enam buku tersebut merangkum perspektif agama-agama di Indonesia dalam menumbuhkan nilai integritas dan memberantas korupsi.
Suasana Jalan KH. Agus Salim, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, mendadak tegang setelah sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga, Kamis (27/11/2025) siang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) mulai Agustus hingga Oktober 2025. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengimbau pada pihak yang mendapat WA Blast dari KPK untuk segera mengisi.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memperketat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebab, proses PBJ ini, rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menduduki rangking pertama paling berisiko tinggi terjadinya korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) kembali melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di tahun 2024. Bagi responden yang menerima pesan WhatsApp resmi bercentang biru dari KPK, diharapkan untuk segera mengisi survei sebagai bentuk keterlibatan gerakan antikorupsi.
Sebanyak 27 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro tampak tak menghadiri kegiatan Roadshow Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (6/6/2024).