Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro menggelar Pelatihan Paralegal dan Launching Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Minggu (14/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah lantai 2 Kantor PDM Bojonegoro ini diikuti oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah serta Ketua MHH se-Kabupaten Bojonegoro.
Kantor Bea dan Cukai Bojonegoro memusnahkan sebanyak 8,3 juta batang rokok ilegal. Hal tersebut, dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan mencegah peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal, Rabu (10/12/2025).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Bojonegoro, Kantor Bea Cukai bekerja sama dengan Satpol PP Bojonegoro menggelar sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal" yang disiarkan serentak melalui sembilan radio anggota Forum Radio Bojonegoro, beberapa hari lalu. Kegiatan di Istana FM ini menghadirkan Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Iwan Hermawan, dan Kepala Satpol PP Bojonegoro, Heru Sugiarto, sebagai narasumber.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah melindungi industri rokok nasional dari ancaman rokok ilegal dan kebijakan cukai yang tidak proporsional. Pernyataan itu diapresiasi Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI), Dr. H. Sriyadi Purnomo, yang menilai langkah Menkeu memberi harapan bagi jutaan pekerja, petani, dan UMKM di sektor kretek tangan (SKT).
Ratusan buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro terkena badai PHK massal. Sebanyak 596 orang ini di PHK dari Mitra Produksi Sigaret (MPS) Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Total Rp12,6 Miliar
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).