Skip to main content

Category : Tag: Mis


Tinjau Lapangan Banyu Geni, DPRD Bojonegoro Minta Pertamina Prioritaskan Warga Lokal

Komisi B DPRD Bojonegoro melakukan peninjauan langsung ke proyek eksplorasi Lapangan Banyu Geni sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis di sektor energi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, melibatkan masyarakat sekitar, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Info Pesantren

Posisi Pendidikan Diniyah Formal dalam UU Pesantren

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) sebagai salah satu satuan pendidikan pesantren memiliki posisi strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional. Selain berperan mencetak generasi yang tafaqquh fiddin, PDF juga berkontribusi dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan nasional sehingga berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, dan dukungan negara sebagaimana satuan pendidikan formal lainnya.

Komisi C DPRD Bojonegoro Dorong Kolaborasi Sekolah dan LPK Tekan Angka Pengangguran

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Karier Internasional Peluang Kerja di Jepang yang diselenggarakan Alfi Study Center di SMK Negeri Kasiman, Kamis (23/7/2026).

Program GAYATRI

Bimbingan Teknis GAYATRI, Pemkab Bojonegoro Bekali Penerima Manfaat dari Hulu Hingga Hilir

Pemkab Bojonegoro menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Program Gayatri bagi para penerima manfaat sebagai langkah awal memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui usaha ayam petelur. Melalui Bimtek tersebut, penerima manfaat dibekali pengetahuan dan keterampilan dari hulu hingga hilir agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Komisi E DPRD Jatim Soroti Tingginya Belanja Pegawai, Minta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.