Skip to main content

Category : Tag: Mis


Pertamina Patra Niaga dan Aparat Tertibkan Dugaan Penyimpangan Biosolar di Jember, Distribusi BBM Dipastikan Aman

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.

Jelang Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Tambah 3,6 Juta Tabung LPG 3 Kg

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain menjaga kelancaran distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan intensif agar kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, tetap terpenuhi.

Pertamina Patra Niaga Siapkan Satgas RAFI 2026, DPR RI Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, serta transportasi darat dan udara. Kesiapan tersebut dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 yang bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026.

Polemik Penundaan Haji 2026, Abidin Fikri: Persiapan Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Berita foto

DPR RI Komisi VI Tinjau Kesiapan Satgas Ramadan–Idulfitri Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI dalam rangka meninjau kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan pasokan energi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

Pertamina Patra Niaga Sambut Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VI, Pastikan Kesiapan Energi Ramadan–Idulfitri

Menyambut Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta mobilitas transportasi darat dan udara melalui distribusi energi yang andal dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Minta TPG Guru Madrasah Cair Sebelum Idul Fitri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara. Karena itu, hak guru untuk menerima TPG harus dipenuhi tepat waktu.

DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.

DPRD Jawa Timur

Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti Kinerja Jamkrida

Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.