Untuk mempermudah jasa transportasi Grab sudah bisa diakses masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Rupanya perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi itu tersedia di enam negara di Asia Tenggara diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina.
Guna mengetahui standar Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro menggelar uji kompetensi secara online yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Bojonegoro.
Persaingan antar jasa pengiriman barang (ekspedisi) tiap hari makin kuat. Berbagai cara dilakukan agar masyarakat bisa menjadi pelanggan setia. Salah satu hal yang dilakukan jasa ekspedisi Kantor Pos Bojonegoro, yaitu menyediakan layanan Pos Jemput Kiriman dengan pos kilat khusus, untuk memudahkan para pengirim yang tidak sempat datang ke Kantor Pos.
Bila melihat tren saat ini kecenderungan masyarakat kota-kota besar di Indonesia untuk berbelanja kebutuhan hidupnya mulai berubah dari yang konvensional beralih menjadi jual beli online (retail online).
Jasa ekspekdisi saat ini mulai menjamur. Didukung dengan adanya kemudahan kartu kredit dan kemudahan dari situs online. Dengan begitu, strategi pemasaran perdaganagn elektronik atau yang biasa disebut e-commerce semakin bervariasi. Akses internet serta penetrasi smartphone yang meningkat semakin memudahkan para penggunanya untuk berbelanja online.
Pada pelaksanaan penerimaan bursa tenaga kerja atau Job Market Fair Bojonegoro terdapat tujuh perusahaan luar kota yang membuka lowongan dengan secara online.
Setelah dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kebupaten Bojonegoro. Gelombang pertama pada 4-7 Juli, ternyata pagu yang belum terisi cukup banyak.
Penggunaan sertifikat atau piagam prestasi yang bisa menambah poin, dalam mekanisme penentuan masuk sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 ini, menjadi perbincangan para calon wali murid. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) memplototi sertifikat yang digunakan mendaftar peserta didik baru.
Jumlah kuota atau pagu yang tersedia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tidak sebanding dengan lulusan saat ini.
Pengumuman ranking Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMPN 1 Bojonegoro mengalami kesalahan. Pihak operator salah memasukkan data, sehingga muncul urutan nama calon peserta didik yang tidak semestinya.