Kondisi hutan di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro yang terlihat gersang saat musim kemarau menjadi perhatian masyarakat. Hamparan perbukitan dengan minim tutupan vegetasi bahkan diibaratkan seperti gurun pasir.
Dua politisi Partai Demokrat asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh tim advokat ITSLaw Jakarta.
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro mulai memasang target untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2029 mendatang.
Mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023, Sri Harjono, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara”. Acara peluncuran buku tersebut digelar di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (1/10/2026).
DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh sejumlah sektor strategis. Mulai dari tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga arah pembangunan industri daerah untuk 20 tahun mendatang.
76 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember 2026. Kegiatan tersebut digelar Rabu (23/9/2026) di Pendopo Malowopati, kompleks kantor Pemkab Bojonegoro.
Kurang lebih 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang diselenggarakan di Ruang Angling dharma lt.2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/09/2026).
Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).
Perbedaan pandangan dalam forum besar seperti Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan itu tidak semestinya mengganggu persaudaraan di antara warga Nahdliyin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).