Investasi Politik
Indonesia bercita-cita mencapai Indonesia Emas 2045. Namun, mari kita berbicara jujur: mungkinkah Indonesia menjadi negara maju jika rakyatnya sengaja dibiarkan buta politik?
Indonesia bercita-cita mencapai Indonesia Emas 2045. Namun, mari kita berbicara jujur: mungkinkah Indonesia menjadi negara maju jika rakyatnya sengaja dibiarkan buta politik?
Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke-78 tahun 2026 menjadi panggung apresiasi bagi para ASN di seluruh Indonesia. Patut berbangga, ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Inspektur Pembantu (Irban) Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi berhasil mendapat penghargaan sebagai ASN inspiratif dan berintegritas yang telah berdedikasi selama tiga dekade.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui sosialisasi Massive Open Online Course (MOOC) yang digelar secara daring oleh Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya.
Data Desember 2025 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia. Total ASN di wilayah ini mencapai 527.815 orang, yang terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK. Tingginya angka ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk serta kebutuhan layanan publik yang luas di provinsi tersebut.
Melaksanakan kebijakan Bike to Work yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai Senin (30/03/2026) disambut dengan antusiasme unik oleh para aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerapkan kebijakan baru yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih hemat sekaligus menjalani gaya hidup sehat, yakni bersepeda untuk berangkat ke kantor.
Kemenag RI menindaklanjuti aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan 630 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lintas profesi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Aliansi Merah Putih menggelar Konsolidasi Nasional Organisasi PPPK pada Sabtu-Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026, di Jakarta.
Kemenag RI mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Latsar atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jl Teuku Umar Bojonegoro ini menjadi tahapan awal yang wajib diikuti seluruh CPNS di lingkup Pemkab Bojonegoro sebagai syarat utama untuk diangkat menjadi PNS secara penuh.