Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah memberlakukan aturan baru yang mewajibkan para pelanggan kartu SIM prabayar untuk melakukan registrasi menggunakan nomor KTP dan Kartu Keluarga (KK). Buat kamu yang masih sekolah dan belum punya KTP jangan galau, kami memberikan panduan buat kamu ikuti agar bisa melewati proses registrasi dengan mulus.
Semakin kencangnya dugaan penarikan sejumlah uang untuk calon perangkat desa yang jadi, berhembus belakangan ini. Di beberapa kecamatan informasinya uang yang diminta per posisi antara Rp30 juta hingga Rp60 juta.
Banyak pelanggan yang gagal saat melakukan pendaftaran atau registrasi sim card menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) kartu lama maupun baru. Jadi banyak juga mereka yang kembali ke konter dan menanyakan kegagalan pendaftaran.
Gap antara konsumsi dan produksi minyak bumi semakin besar dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan perusahaan migas global, BP, pada tahun 2016, konsumsi minyak bumi di Indonesia sebesar 1,615 juta barel per hari. Sementara itu, data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat rata-rata produksi minyak bumi Indonesia pada 2016 sebesar 825 ribu barel per hari. Pada tahun 2006, produksi minyak masih di atas satu juta barel per hari.
Belakangan ini banyak berita bohong atau yang lebih dieknal hoax menyebar luas ke pelangggan seluluer. Terkait informasi agar tidak meregistrasikan kartu sim card. Salah satu kabar yang cukup membuat resah adalah beredarnya informasi palsu yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memblokir nomor kartu SIM yang tidak melakukan registrasi menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) per 31 Oktober 2017.
Setelah mengikuti tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, dua perangkat Desa Sidobandung, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik, Kamis (9/11/2017) malam. Selain dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat, juga disaksikan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimca) Balen.
Selain Kepala Desa (Kades) Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Masyudi (40) yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka, dimungkinkan ada oknum Kades lain terlibat kasus tersebut. Pasalnya Polres Bojonegoro akan memeriksa enam Kades sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Kades Kuniran itu.
Selain Kepala Desa (Kades) Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Masyudi (40) yang ditetapkan tersangka, dimungkinkan ada pihak lain yang terlibat. Setelah Polres Bojonegoro memeriksa dan memintai keterangan tersangka.
Pasca ditetapkannya Kepala Desa Kuniran Kecamatan Purwosari, Masyudi (40), menjadi tersangka dan ditahan. Polres Bojonegoro terus menyelidiki kasus tersebut yang terkait diindikasi pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya ada 32 orang yang menjadi korban dan pelaku berhasil mengumpulkan uang hingga mencapai Rp1,6 miliar.
Dalam pembahasan bersama terkait polemik pengisian perangkat desa di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) kemarin, harus ditunda. Pasalnya pihak ketiga Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang ditunjuk sebagai pelaksana tidak datang dalam acara tersebut.