Dugaan Pungli Asisten Kesehatan
Komisi C DPRD Minta Dugaan Pungli Diusut Tuntas
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang didampingi Kadinkes, BKPP serta Komisi C DPRD Bojonegoro, saat menemui Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro untuk audiensi tidak bisa berbuat banyak.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018).
Rangkaian pelayanan kesehatan tidak boleh putus. Sebab hal itu adalah bagian penting yang menyangkut nyawa manusia. Saat memberi pelayanan kesehatan harus selalu bersikap ramah dan murah senyum.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Bojonegoro masih kekurangan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baik secara kualitas maupun kuantitas.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Bojonegoro, semakin melebarkan sayap untuk menyasar seluruh perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Tahun ini, BPJS-TK menargetkan seluruh perangkat desa di Kota Ledre sudah menjadi peserta.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro menggelar acara Costumer Gathering dengan beberapa perusahan pemberi kerja dan badan usaha di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.