Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menyambut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju masa depan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menag Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan sektor pendidikan tidak menerapkan work from home (WFH), meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan kebijakan transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan skema WFH satu hari setiap Jumat.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Bojonegoro, terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 sehubungan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menerapkan sistem Work From Home bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga non ASN. Hal tersebut mengingat, adanya 1 orang ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang meninggal dunia Rabu (30/9/2020) tadi malam, akibat terpapar virus Corona (Covid-19).
Adanya Pegawai Kemenag Jember yang meninggal karena diduga terkonfirmasi positif Covid-19, bahkan kantor pelayanan tersebut harus ditutup sementara. Kemenag Bojonegoro, belum mengambil langkah apakah semua pegawai di bawah lingkungan Kemenag Bojonegoro bakal menjalani Rapid tes secara massal, guna mengantisipasi adanya pegawai Kemenag yang terkonfirmasi covid 19 di Bojonegoro.