07:00 . Awas, Kurang Paparan Lingkungan Hijau Tingkatkan Risiko ADHD pada Anak   |   20:00 . Grebek Pasangan Mesum, Satpol Temukan Alat Kontrasepsi Bekas Pakai   |   19:30 . Banjir Bandang Terjang 4 Desa di Gondang   |   19:00 . TMMD Perkuat Sinergitas Personel TNI dengan Masyarakat   |   18:00 . Reses, Farida Hidayati Sampaikan Kerawanan Pinjam Online   |   17:00 . Sinergitas Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045   |   16:00 . PC Fatayat NU Bojonegoro Ikuti Vaksinasi   |   15:00 . Wagub Emil Didampingi Bupati Anna Tinjau Lokasi TMMD di Desa Ngrancang   |   14:00 . Di Tangan Totok, Bonsai Endemik Bojonegoro Jadi Indah dan Berharga Fantatis   |   13:00 . Bupati Bojonegoro: TMMD Mampu Mempercepat Pembangunan di Daerah Terisolir   |   12:00 . Wakil Gubernur Hadiri Pembukaan TMMD di Bojonegoro   |   10:00 . Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi Membangkitkan Pariwisata Indonesia   |   09:00 . Angka Kesembuhan Nasional Semakin Bertambah Mencapai 1.151.915 Orang   |   08:00 . 17 Hari Bebas COVID-19, Doni Monardo Donor Plasma Konvalesen   |   07:00 . Kaki Sulit Diangkat, Waspadai Gejala Diabetes   |  
Wed, 03 March 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

blokbojonegoro.com | Tuesday, 13 February 2018 08:00

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Sebelum masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto habis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan dua kali mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni pertama pada Oktober 2017 dan ke dua, Rabu (7/2/2018) kemarin. Namun mutasi yang pertama, belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menuturkan, pimpinan DPRD sengaja mengundang karena ingin memastikan mutasi yang dilakukan Pemkab tidak menyalahi aturan. Supaya instansi terkait, seperti Inspektorat membantu dan mengingatkan agar mutasi berjalan sesuai mekanisme.

"Mutasi (pertama) Oktober tidak boleh, sudah diingatkan Inspektorat karena belum ada izin dari Mendagri. Tapi tetap dilakukan izinnya belum turun, menjadi hal yang kurang pas," tuturnya usai pertemuan bersama BKPP di ruang ketua DPRD, Senin (12/2/2018).

Sedangkan mutasi bulan Februari ini sudah ada izinnya dari Gubernur dan Mendagri. Apalagi ini menjelang masa jabatan Bupati habis yang tinggal sebulan lagi, diharapkan jangan sampai muncul opini yang dilakukan yang syarat kepentingan.

"Tidak tahu sanksinya Pemkab, masyarakat yang menilai," kilah Sukur yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.

Sementara itu Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bojonegoro, Zainuddin menuturkan, klarifikasi terkait mutasi Pegawai Negara Sipil (PNS) yang sudah dilakukan. Untuk mutasi kemarin (Fabruari) sudah ada izin Kemendagri dan salinannya juga sudah disampaikan ke dewan.

Sedangkan untuk mutasi pertama (Oktober) sebatas mengajukan ke Kemendagri dan ijinnya belum turun. "Mutasi izinnya sudah disampaikan ke Kemendagri," pungkas Zainuddin disinggung mutasi pertama. [zid/ito]

Tag : Mutasi, pns, bojonegoro


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat