Wednesday, 20 November 2019 16:00
Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan, Tak Bisa Mengurus Pelayanan Publik
Kontributor: Maulina Alfiyana
blokBojonegoro.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencari berbagai cara untuk mengatasi defisit. Beberapa langkah pun dijalankan, mulai dengan menaikkan iuran anggota.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran akan kena konsekuesi saat membutuhkan pelayanan publik.
"Sanksi layanan publik kepada anggota yang menunggak iuran sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial," jelas Janoe sapaan karibnya, Rabu (20/11/2019).
Dilanjutkan, Dalam regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehan.
"Namun saat ini, untuk BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro memberikan sanksi layanan itu belum kepada mandiri, melainkan kepada Badan Usaha," tandasnya. [lin/ito]
Tag : bpjs, kesehatan, sanksi, kenaikan, tarif, bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
