23:00 . Dukung Anak Belajar dari Rumah saat Pandemi   |   22:00 . Peduli di Masa Pandemi Covid-19, Disabilitas di Bojonegoro Bagikan Ribuan Masker   |   21:00 . Datangi Kejari di Pantura, Kajati Jatim Sebut Banyak Inovasi Kejari Bojonegoro   |   20:30 . Waspada Efek Jangka Panjang Covid-19   |   20:00 . Dishub Bojonegoro Himbau Masyarakat Gunakan Jalur Alternatif Menuju Tuban   |   19:00 . Jembatan Glendeng Penghubung Bojonegoro-Tuban Kembali Ditutup Total   |   18:30 . Gejala Covid-19 Pada Lansia   |   18:00 . Dinsos Bojonegoro Rakor Terkait Evaluasi PKH 2020 dan Rencana PKH 2021   |   17:00 . Covid-19 Masih Mengancam, Kapolres Bojonegoro Gencar Operasi Yustisi   |   16:00 . Hujan Disertai Angin Kencang, Tiga Pohon Tumbang ke Jalan   |   15:00 . BMG Sabet Juara 2 Kategori AJP   |   14:00 . Pameran Virtual Bulan Desember, dari 30 Perupa untuk Indonesia   |   13:00 . Zahrotul Aini Peraih IPK Tertinggi yang Hobi Main Game   |   10:00 . Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Lebih Baik dari Rata-Rata Dunia   |   09:00 . Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Sudah Mencapai 458.880 Orang   |  
Fri, 04 December 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 20 November 2019 16:00

Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan, Tak Bisa Mengurus Pelayanan Publik

Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan, Tak Bisa Mengurus Pelayanan Publik

Kontributor: Maulina Alfiyana

blokBojonegoro.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencari berbagai cara untuk mengatasi defisit. Beberapa langkah pun dijalankan, mulai dengan menaikkan iuran anggota.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran akan kena konsekuesi saat membutuhkan pelayanan publik.

"Sanksi layanan publik kepada anggota yang menunggak iuran sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial," jelas Janoe sapaan karibnya, Rabu (20/11/2019).

Dilanjutkan, Dalam regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehan.

"Namun saat ini, untuk BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro memberikan sanksi layanan itu belum kepada mandiri, melainkan kepada Badan Usaha," tandasnya. [lin/ito]

Tag : bpjs, kesehatan, sanksi, kenaikan, tarif, bojonegoro


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Sunday, 29 November 2020 00:00

    Selamat Jalan Mas Safuan

    Selamat Jalan Mas Safuan Innalillahi wainna ilaihi roojiuun. Reporter blokBojonegoro.com, Mochamad Safuan meninggal dunia, Sabtu (28/11/2020) petang....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat