23:00 . Kanwil BPN Serahkan 3.313 Sertifikat Tanah Kepada Pemkab   |   23:00 . BPN Bojonegoro Serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Kodim   |   22:00 . Satu Guru Setingkat SMA Terkonfirmasi Covid 19   |   20:00 . Klaim Pasien Covid 19 se-Jatim Capai Rp1 Triliun   |   19:00 . Bersih-Bersih, Polres Gelar Tes Urine Bagi Anggota   |   18:00 . Wabup Penuhi Panggilan Sebagai Saksi di Polda Jatim   |   15:00 . Bupati Bojonegoro Menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah   |   14:00 . Suporter Persibo Surati Pemkab Bojonegoro   |   13:00 . 98.76 Persen Warga Bojonegoro Memiliki Jaminan Kesehatan   |   12:00 . Pemkab Bojonegoro Terima Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan   |   07:00 . 7 Macam Kelainan pada Payudara Wanita dan Cara Mengobatinya   |   22:00 . Pelatihan Berkelanjutan PEPC Kuatkan UMKM   |   21:00 . Sembuh 3 Orang, 3 Pasien Terkonfirmasi Positif   |   19:00 . Panen Tembakau, Harga Jual Masih Stabil   |   18:00 . Dinkop: Total Pendaftar BLT UMKM Bojonegoro Capai 14.550   |  
Thu, 24 September 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 20 November 2019 16:00

Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan, Tak Bisa Mengurus Pelayanan Publik

Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan, Tak Bisa Mengurus Pelayanan Publik

Kontributor: Maulina Alfiyana

blokBojonegoro.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencari berbagai cara untuk mengatasi defisit. Beberapa langkah pun dijalankan, mulai dengan menaikkan iuran anggota.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran akan kena konsekuesi saat membutuhkan pelayanan publik.

"Sanksi layanan publik kepada anggota yang menunggak iuran sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial," jelas Janoe sapaan karibnya, Rabu (20/11/2019).

Dilanjutkan, Dalam regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehan.

"Namun saat ini, untuk BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro memberikan sanksi layanan itu belum kepada mandiri, melainkan kepada Badan Usaha," tandasnya. [lin/ito]

Tag : bpjs, kesehatan, sanksi, kenaikan, tarif, bojonegoro


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Saturday, 22 August 2020 20:00

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023 Asosiasi Media Siber Indonesa (AMSI) kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Wensesleus Manggut (Pemred Merdeka.com), sebagai Ketua Umum dan Wahyu Dhyatmika/Komang (Pemred Tempo), sebagai Sekretaris Jenderal periode 2020-2023 pada kongres kedua...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat