20:00 . Pendaftaran CASN Diundur Hingga Akhir Juni   |   19:00 . Polres Bojonegoro Bagikan Ratusan Paket Sambako untuk Petugas Medis   |   18:00 . Harga Daging Ayam Merangkak Naik   |   16:00 . DEN Bantu  Pembangunan Rendah Karbon Industri Hulu Migas   |   11:00 . Bojonegoro Terus Berbenah   |   08:00 . Dalane Bojonegoro Wis 'Nglenyer'   |   07:00 . Orangtua, Ini Pentingnya Bantu Anak Atur Emosi   |   22:00 . Menikmati Keindahan Bukit Atas Angin di Malam Hari   |   21:00 . Momentum Hari Bhayangkara Ke - 75 Polres Bojonegoro Gelar Donor Darah   |   20:00 . Jadikan Sedekah Sebagai Kunci yang Diberikan Orang Tua untuk Sukses   |   19:00 . Duh...! Terus Meningkat, Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Bojonegoro 43 Orang   |   18:00 . Kurang Konsentrasi, Toyota Vios Tabrak Pembatas Jembatan di Mayangkawis   |   17:00 . Melalui Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Bupati Anna Imbau Terus Tingkatkan Prokes   |   16:00 . Mahasiswa Bidikmisi Unu Sunan Giri Tandatangani Kontrak Perjanjian   |   15:00 . Jelang Idul Adha, Penjual Tusuk Sate Mulai Menggelar Lapak   |  
Sat, 19 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi

Komisi A Rekomendasikan untuk Batalkan Hasil Ujian

blokbojonegoro.com | Tuesday, 18 September 2018 23:00

Komisi A Rekomendasikan untuk Batalkan Hasil Ujian

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro merekom hasil hearing terkait Pengisian Perangkat Desa (Perades) Desa Glagahwangi,  Kecamatan Sugiwaras, untuk membatakan hasil ujian, Selasa (18/9/2018) di Gedung DPRD Bojonegoro.

Hal itu, dilakukan sebagai sikap politik terkait tugas DPRD untuk menjadi kontrol dengan adanya pelanggaran Perda dalam pengisian perangkat Desa Glagahwangi.

Poin pertama adalah syarat yang dibuat oleh tim pengisian perangkat Desa Glagahwangi melanggar Perda Nomer 1 Tahun 2017, Permendagri nomor 67 tahun 2017, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mestinya seluruh warga Indonesi bisa ikut mendaftar.

"Tapi telah dibatasi oleh Tim. Dan hal tersebut melanggar hak asasi manusia di bidang sipil dan politik," beber Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Ke dua, terkait pemekaran Dusun Pandean tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan. Pihak Legislatif menganggap pembentukan dusun tersebut belum memenuhi ketentuan hukum. Jadi, lanjut Anam, pembentukan dusun tersebut dianggap cacat hukum.

Ke tiga, sambung Anam, terkait penunjukan pihak ketiga bahwa PKBM Maju Jaya untuk membuat soal ujian perangkat desa tidak memenuhi unsur dari yang diharuskan (menjadi pihak ketiga sesuai ketentuan Perda).

Melihat hal tersebut, Anam menilai adanya pelanggaran. Maka Komisi A DPRD Bojonegoro merekomendasi kepada Bupati karena adanya banyak pelanggaran dipengisian perangkat Desa Galagahwangi. "Maka kami merekomendasikan untuk dibatalkan hasil ujian perangkat desa," ujar Anam.

Sebelumnya, Desa Glagahwangi telah melakukan ujian seleksi perangkat desa, untuk lowongan, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan dan Kasun Dusun Pandean, dengan menggandeng PKBM Maju Jaya sebagai tim pembuat soal. [top/ito]

Tag : seleksi, perangkat, desa, sugihwaras

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more