DBH Migas Tertinggi se-Jatim

Jangan Sampai Salah Kelola, Harus untuk Rakyat

blokbojonegoro.com | Monday, 11 February 2019 06:00

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,6 triliun lebih (Rp2.668.110.378.000).

Terlebih, alokasi DBH Migas Kota Ledre ini tertinggi se-Jawa Timur, sehingga beberapa kalangan menyoroti pengelolan besaran DBH Migas tersebut. Salah satunya dari anggota DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, bahwa pengelolaan aggaran itu semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini dinilai sangat mendesak. Misalnya jalan poros kecamatan.

"Kita tahu jalan poros kecamatan banyak yang rusak," katanya kepada blokBojonegoro.com, Minggu (10/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, juga diprioritaskan untuk program yang dapat mensejahterakan rakyat. Sehingga masyarakat daerah penghasil Migas semakin sejahtera dan makmur. Tidak kelaparan di lumbung sendiri.

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri. Politisi PAN ini mengatakan, pengelolaan anggaran DBH Migas itu supaya benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat melalui program-program.

"Melalui program-program yang pro dengan rakyat," kata Lasuri.

Tidak hanya kalangan DPRD saja. Beberapa waktu lalu, aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro juga menyoroti besaran DBH Migas yang cukup fantastis itu.

Diharapkan, peruntukan anggaran dari DBH Migas itu benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghasil, khususnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

"Program pembangunan harus pro rakyat," kata Ketua PC PMII Bojonegoro, M. Nur Khayan.

Ia menilai, besaran DBH Migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro sangat besar sekitar Rp2,6 triliun lebih. Dengan besaran ini, ibarat jangan sampai mati di lumbung sendiri sebab merupakan daerah penghasil.

Terlebih, kata dia, Kabupaten Bojonegoro termasuk penopang Minyak dan Gas (Migas) secara nasional sekitar 20 persen. Sangat tidak lucu kalau masyarakat daerah penghasil Migas jauh dari kata makmur dan sejahtera.

Lebih jauh, secara politik anggaran APBD kerap kali belum berpihak kepada rakyat sepenuhnya. Padahal, semua berharap penuh supaya masyarakat daerah penghasil Migas semakin sejahtera dan makmur.

"Sekarang, pertanyaannya apakah masyarakat Bojonegoro sudah makmur dan sejahtera. Nah ini yang harus dijawab oleh pemerintah," ujarnya mempertanyakan.

Inilah saat yang tepat anggaran besar itu untuk membangun infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, gedung dan infrastruktur maupun fasilitas yang lain di Kota Ledre ini.

Sebelumnya ada konsep Dana Abadi DBH Migas di Kabupaten Bojonegoro. Namun, saat ini bagaimana konsep untuk pengelolaan DBH Migas di Kota Ledre ini juga belum jelas. Diharapakan untuk segera diperjelas.

Beberapa daerah sudah ada yang menerapkan konsep dana abadi melalui transformasi beasiswa LPDP, yakni dana abadi pendidikan. Bagaimana nanti pengelolaannya, yang jelas harus berbasis pemerataan pembangunan.

Politik Anggaran Harus Pro Rakyat. PC PMII Bojonegoro berharap politik anggaran Dana DBH Migas harus pro dengan rakyat. Sebab jangan dilupakan konsep dari raykat untuk rakyat. Bukan untuk gerbong politik tertentu.

PMII Bojonegoro akan terus mengawal pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Baik pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, dan pembangunan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.

"Kami siap mendukung dan menggagas pembangunan di Bojonegoro," ucap Khayan.

Sementara, alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun ini juga cukup besar sekitar Rp4,6 triliun. Dapat disimpulkan saat ini anggaran Pemkab Bojonegoro sangat fantastis.

"Anggaran sebesar itu, jangan sampai disalahgunakan oleh pemangku kebijakan," pungkasnya. [yud/mu]

Tag : dbh migas

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini