08:00 . Heboh, Polsek Kedungadem Sulap Mobil Patroli Jadi Kendaraan Baksos Sayur Gratis   |   22:00 . Geger! Warga Bojonegoro Temukan Mayat Wanita di Persawahan   |   18:00 . Lebaran 2024, BI Siapkan Rp 197,6 Triliun Uang Tunai   |   17:00 . Dokter Muda di Bojonegoro Meninggal Usai Kecelakaan dengan Pikap   |   15:00 . BUMDes Mekar Bimo Ngunut Suplai Air Bersih Bagi Ratusan KK   |   13:00 . Kurang Konsentrasi, Tiga Truk Terlibat Laka Beruntun di Bojonegoro   |   19:00 . Kolaborasi Antar Prodi, HMP BSA dan HMP PBI Adakan Kemah Bahasa   |   18:00 . Puluhan Santri Studi di ICW dan Kunjungi D'Konco Cafe Bojonegoro   |   17:00 . Polisi Lakukan Rekonstruksi Ulang Meninggalnya Pelajar di Bojonegoro   |   16:00 . 316 Madrasah Ditargetkan Akreditasi, Paling Banyak RA   |   15:00 . Ribuan Warga Bojonegoro Serbu Beras Murah SPHP   |   14:00 . Denny Caknan Batal Konser di Bojonegoro, Gegara Kasus Pengeroyokan?   |   13:00 . Mahasiswi PAI UNUGIRI Bojonegoro Juara Nyanyi Bahasa Jawa   |   11:00 . Bhakti Masyarakat Mahasiswa FKMB UIN Sunan Ampel Surabaya   |   09:00 . Ada Polisi, Balap Liar Ngumpet di Kuburan   |  
Wed, 28 February 2024
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Selama Tahun 2022, PETI Dominasi Kasus Hukum Sektor Pertambangan Minerba

blokbojonegoro.com | Thursday, 26 January 2023 14:00

Selama Tahun 2022, PETI Dominasi Kasus Hukum Sektor Pertambangan Minerba

Aktivitas tambang pasir dengan perahu di tengah Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro.(Foto: doc. blokBojonegoro.com)

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) mendominasi perkara yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022.

Hal itu berdasarkan hasil kajian Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait dengan pemetaan terhadap kasus hukum sektor energi dan pertambangan.

Temuan tersebut mengonfimasi bahwa kondisi kegiatan ilegal mining saat ini sudah dalam situasi yang mengkhawtirkan.

Peneliti PUSHEP, M. Wirdan Syaifullah mengatakan bahwa situasi tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. "Kegiatan PETI ini sangat kompleks. Melibatkan berbagai oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita dorong agar pemerintah berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal tersebut," ungkapnya.

Menurut Wirdan, kompleksitas ilegal mining ini terjadi karena ada dugaan keterlibatan permainan antara elit pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga cenderung dilindungi oleh oknum aparat, dari pangkat yang kecil hingga pangkatnya berbintang. Kegiatan pertambangan tanpa izin cenderung dibiarkan tanpa penindakan yang tegas.

"Parahnya lagi, hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku sangat lemah dan tidak memberikan efek jera," kata Wirdan dalam kegiatan diskusi tersebut.

Ilegal mining, kata Wirdan, banyak terjadi di wilayah dengan potensi pertambangan mineral yang besar. Kegiatan dilakukan secara terang-terangan. Para pelaku seperti tidak takut melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

"Negara seperti tak berdaya menghadapi mafia tambang itu. Ini sangat merugikan negara. Sumber daya alam dirusak. Penerimaan negara hilang begitu saja. Hal ini merupakan masalah serius dalam tata kelola pertambangan Indonesia yang membutuhkan perhatian serius semua pihak," ulas Wirdan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran pada website Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 418 perkara pada sektor Pertambangan Minerba dan Migas yang ditemukan. Perkara tersebut mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Wirdan menyebutkan bahwa berbagai jenis perkara ditemukan, mulai perkara pidana, perdata, sengketa tata usaha negara ataupun perselisihan hubungan industrial. Dalam penelusuran tersebut, ditemukan bahwa kasus pidana lebih banyak dibandingkan dengan jenis perkara lainya seperti perdata atau sengketa tata usaha negara.

Ia mengatakan bahwa terdapat hal menarik, yaitu pada umumnya terdakwa dijatuhi hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya. Misalnya aktivitas penambangan tanpa izin diancam pidana penjara 5 tahun dan denda 100 milyar. Namun, dalam amar putusanya terdakwa hanya di jatuhi hukuman pidana penjara di bawah 1 tahun.

Lebih lanjut, Wirdan menjelaskan bahwa terdapat sekitar 213 perkara pidana Minerba dengan penjatuhan hukuman pidana penjara dibawah 1 tahun dan hanya sekitar 51 perkara dengan penjatuhan hukuman pidana penjara diatas 1 tahun.

"Selain itu ditemukan juga penjatuhan hukuman paling rendah yakni dalam putusan No. 6/Pid.Sus/2022/PN Amp dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 bulan 15 hari," pungkasnya. [riz/ito]

 

Tag : Tambang, ilegal, hukum, peti



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Monday, 19 February 2024 20:00

    PEPC JTB Kunjungi Kantor Baru BMG

    PEPC JTB Kunjungi Kantor Baru BMG Perwakilan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina mengunjungi kantor redaksi blokBojonegoro.com (Blok Media Group/BMG), di BMG CoWorking Space, Jalan Semanding-Sambiroto, Desa Sambiroto, Kecamatan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat