Skip to main content

Category : Kebijakan


Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Efisiensi APBD, Minta Pemprov Perkuat Fiskal Desa

Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Bojonegoro Innovative Award 2026

BIA 2026, Ajang Kompetisi Inovasi untuk Peningkatan Layanan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong lahirnya budaya inovasi di berbagai sektor melalui Sosialisasi Pelaksanaan Bojonegoro Innovative Award (BIA) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, kemarin. Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta tamu undangan lainnya.

Lawan Konten Ilegal, AMSI Gandeng BPI dan AVISI Perkuat Ekosistem Digital Sehat

Upaya memerangi pembajakan film dan konten digital di Indonesia memasuki babak baru. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempersempit ruang gerak situs pembajakan sekaligus memperkuat ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Pemkab Bojonegoro dan Unair Kolaborasi Edukasi Gizi Keluarga untuk Tekan Stunting

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui peningkatan ketahanan gizi keluarga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar sarasehan bertajuk "Membangun Generasi Unggul Dimulai dari Keluarga dengan Konsumsi Protein Asal Hewani untuk Mencegah Stunting" di Pendopo Malowopati, Selasa (7/7/2026).

Rumitnya Perizinan di Bojonegoro Dikeluhkan Investor

Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses pengurusan perizinan yang dianggap berbelit dan memakan waktu lama. Hal tersebut, berpotensi menghambat masuknya investasi ke Kabupaten Bojonegoro.

15 ASN Masuk Tiga Besar Lelang Lima Kepala OPD Bojonegoro

Kekosongan lima kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ojonegoro segera terisi. Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk lima jabatan strategis tahun 2026.

Kemenag Bojonegoro Jelaskan Penyebab Tunjangan Profesi Guru PPPK PAI Belum Cair

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyebab tunjangan profesi atau sertifikasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.