Banyak pelanggan yang gagal saat melakukan pendaftaran atau registrasi sim card menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) kartu lama maupun baru. Jadi banyak juga mereka yang kembali ke konter dan menanyakan kegagalan pendaftaran.
Belakangan ini banyak berita bohong atau yang lebih dieknal hoax menyebar luas ke pelangggan seluluer. Terkait informasi agar tidak meregistrasikan kartu sim card. Salah satu kabar yang cukup membuat resah adalah beredarnya informasi palsu yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memblokir nomor kartu SIM yang tidak melakukan registrasi menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) per 31 Oktober 2017.
Setelah mengikuti tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, dua perangkat Desa Sidobandung, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik, Kamis (9/11/2017) malam. Selain dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat, juga disaksikan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimca) Balen.
Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) sudah memberikan kabar terkait pom mini yang akan dilegalkan. Aturan baru tersebut saat ini masih dibahas untuk segera diterapkan. Pertamini sepintas memang terlihat seperti SPBU kecil. Di sini melayani pembelian BBM jenis premium menggunakan 'dispencer' . Bahkan warna cat dan lambang yang tertera di tulisan Pertamini, sekilas mirip seperti lambang Pertamina yang biasa tertulis di SPBU.
Rencana pemerintah pusat untuk melegalkan Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) mini atau yang lebih dikenal pertamini saat ini sudah tidak terdengar lagi. Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro saat ini juga masih menunggu terkait wacana tersebut apakah jadi diterapkan atau tidak.
Dalam hearing yang digelar oleh DPRD Bojonegoro, dengan calon perangkat desa maupun perwakilan Kepala Desa yang ada di Bojonegoro belum ada kejelasan. Pasalnya, narasumber yang diharap-harapkan datang, yaitu UNNES untuk memberi penjelasan dan bisa meredakan isu negatif yang tersebar di masyarakat tidak hadir.
Dalam hearing antara perwakilan Kepala Desa maupun Calon Perangkat dengan DPRD Bojonegoro, yang digelar di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ada yang mengadu menjadi korban sosialisasi menyesatkan.
Kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait ketidak jelasan ujian perangkat desa, membuat beberapa kepala desa menjadi kebingungan. Paslanya, banyak kepala desa yang menjadi sasaran masyarakat terkait ketidak puasan ujian.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Terlalu berani apa yang diduga dilakukan oknum Pemerintahan Desa di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Sebab, untuk alasan pelantikan, calon terpilih dimintai uang hingga lebih dari Rp50 juta.