Kontrak kerjasama pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro yang menggandeng pihak ketiga dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya berlangsung dua bulan. Walaupun begitu, jumlah kontrak totalnya mencapai Rp646,5 juta dan telah dibayar lunas.
Sebanyak 722 PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2017, di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/11/2017).
Rencana pemerintah akan akan memberlakukan cukai rokok elektrik (vape/e-sigaret) sebesar 57% dari harga jual eceran (HJE) per 1 Juli 2018 mendatang membuat sejumlah pengunna elektrik was-was, karena ditakutkan harga rokok eletrik akan akan ikut naik. Di wilayah Bojonegoro sudah banyak para penghisab rokok yang pindah dari rokok biasa ke rokok elektrik.
Pasca pertemuan di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait pengisian perangkat desa serentak, belum semua desa melakukan pelantikan. Pasalnya Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Cabang Bojonegoro menilai posisi Camat cukup urgen dalam menentukan hasil dari proses tes perangkat desa yang berlangsung 26 Oktober lalu.
Pasca pengumuman hasil pengisian perangkat desa serentak 2017, beberapa pemerintah desa sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan diantara desa tersebut sudah mengadakan pelantikan perangkat desa terpilih, seperti halnya Kecamatan Kedewan.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, banyak rekrutmen Panwascam, PPL, PPK maupun PPS. Meski demikian, Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa tidak diperbolehkan merangkap Panwas maupun penyelenggara pemilu.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.
Rencana pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pasti dilakukan. Namun pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih menunggu surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk pemanggilan legislator di Kota Ledre tersebut.
Polres Bojonegoro telah melaksanakan Operasi Zebra. Pada hari pertama kemarin, Sat Lantas Polres Bojonegoro melakukan penindakan sejumlah bus yang melanggar.
Saat ini Kabupaten Bojonegoro, di era kepemimpinan Bupati Suyoto banyak mendulang prestasi. Salah satunya masuk 15 besar kabupaten dengan Open Goverment Patnership atau keterbukaan pemerintahan skala nasional.