Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Langkah pencegahan tindak korupsi khususnya gratifikasi berkaitan dengan jabatan, Bupati Bojonegoro Setyo Wanoho menerbitkan dan menetapkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Hingga akhir tahun 2025, Pemkab Bojonegoro telah mencairkan insentif bagi marbot dan modin wanita (Monita), serta takmir masjid. Bagi penerima, insentif tersebut bukan sekadar bantuan ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian yang selama ini dijalankan dengan ikhlas di tengah masyarakat.
Usai viral di media sosial (Medsos), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akhirnya turun tangan untuk menangani jalan poros desa di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan profesionalisme anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Selasa (11/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) membuka pendaftaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Transformasi Digital. Bimtek ini berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan bagi UMKM.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PC PMII Bojonegoro menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dukungan ini menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berkeadilan dan berperspektif gender.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, menggagas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja: Pembuatan Roti dan Kue, di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.