Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia belum menjamin keberlanjutan bisnis media. Di tengah perubahan perilaku audiens dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), perusahaan pers dituntut tidak sekadar mengejar trafik, tetapi juga mampu mengubah perhatian dan kepercayaan publik menjadi nilai ekonomi.
DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam rapat paripurna, Rabu (21/10/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi membatalkan penyelenggaraan Bojonegoro Night Carnival (BNC) 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Sebanyak 99 warga penerima manfaat di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban menerima bantuan alat aksesibilitas dan paket sembako yang disalurkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., pada Selasa (20/10/2026).
Logo Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 349 dibuat Rahmad Aziz Saputra dan memenangkan kompetisi logo yang digelar Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Warisan geologi tak hanya menyimpan jejak sejarah bumi, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Potensi itu coba dioptimalkan melalui pengembangan Geosite Kedung Lantung di Desa Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagai destinasi wisata edukasi berbasis konservasi dan pemberdayaan warga.
Masyarakat perlu memahami cara menggunakan layanan keuangan secara bijak agar tidak terjebak pinjaman berbunga tinggi maupun penawaran investasi yang tidak masuk akal. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Komisi XI DPR RI menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (15/10/2026).
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih belum optimal. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
Mengantisipasi genangan air di Kota Bojonegoro, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemkab Bojonegoro mengajak semua pihak membuat sumur resapan dan biopori. Bahkan, di area perkantoran Pemkab Bojonegoro ke depan, seluruh OPD maupun perkantoran swasta diharapkan membuat langkah yang sama.
Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat pemahaman dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (8/10/2026).