Skip to main content

Category : Kebijakan


SiLPA Bojonegoro Rp3 Triliun Jadi Antisipasi APBD Tahun 2026 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.

Lelang Jabatan Pemkab Bojonegoro

Bupati Bojonegoro Tetapkan Edi Susanto Duduki Kursi Sekda Definitif

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro. Akhirnya Bupati Bojonegoro menunjuk Edi Susanto untuk menjabat kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.

Babinsa Hebat, Rakyat Kuat, Kodim Bojonegoro Latih Aparat Teritorial Hadapi Tantangan Zaman

Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro kembali menggelar kegiatan Peningkatan Kemampuan (Katpuan) Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) Tersebar Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Ahmad Yani Markas Kodim setempat ini diikuti oleh seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil dan Posramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi Demokrat Sepakati Pencabutan Perda Bandara Abdulrachman

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan beberapa Perda di Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Arbayanto, mengapresiasi urgensi pencabutan lima Perda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi Gerindra Soroti Pencabutan Perda Bandara Abdulrachman Saleh

Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi PDIP Dukung Pencabutan Enam Perda di Jawa Timur

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi PKB Minta Dua Perda Strategis Tidak Dicabut

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB secara umum menyambut baik langkah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus untuk mencabut enam perda sekaligus.

Teguhkan Pertahanan dari Tanah Sendiri, Kodim Bojonegoro Gelar Pembinaan RTRW Hanrat 2025

Di tengah geliat pembangunan yang kian pesat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro tak tinggal diam. Melalui kegiatan Pembinaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Darat tahun 2025, mereka berupaya memastikan setiap jengkal tanah di wilayah ini tak hanya produktif secara pembangunan, tetapi juga kokoh secara pertahanan.

Lelang Jabatan Pemkab Bojonegoro

Tiga Calon Sekda Bojonegoro Masuk Babak Akhir, Tunggu Keputusan Bupati

Proses seleksi terbuka (Selter) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 memasuki babak akhir. Tiga nama yang dinyatakan lolos hingga babak ini, bakal diserahkan ke Bupati Bojonegoro untuk dinilai.