Upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis terus digelorakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kini, Bupati Bojonegoro telah menandatangani Nota Kesepakatan Restorative Justice, Kamis (9/10/2025).
Bahaya narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan transportasi. Sebab, narkoba bisa menurunkan kewaspadaan dan ketelitian saat berkendara.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.
Kenapa harus ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren? Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memberi perhatian khusus pada pembentukan Ditjen Pesantren. Wamenag menilai tiga fungsi pesantren sebagaimana diatur dalam undang-undang No 18 tahun 2019 tidak cukup lagi dikelola hanya oleh satuan kerja setingkat eselon II atau direktorat.
Langkah awal penilaian perluasan Desa Anti Korupsi Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Kick Off sekaligus pelatihan aplikasi penilaian Desa Anti Korupsi. Acara dilakanakan di aula pertemuan Gedung Inspektorat Bojonegoro, Rabu (8/10/2025).
Dua proyek strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro terancam gagal terealisasi pada tahun anggaran 2025. Padahal, kedua proyek tersebut, telah dianggarkan masing-masing senilai Rp7,5 miliar, dengan total Rp15 Miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berusaha mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Salah satunya melalui program bantuan pertanian di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, berupa bantuan bibit cabai. Bantuan diberikan kepada Kelompok Tani Widodo, kemarin.
Komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu, Pemkab Bojonegoro menggelar penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan. Kegiatan digelar di ruang Angling Dharma Lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/10/2025).
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur, Dr. Mustain, secara resmi melantik Pengurus BWI Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2028. Acara pelantikan yang digelar di Gedung Malowopati, Pemkab Bojonegoro, turut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, Ketua DPRD, Dandim 0813, Kapolres, serta unsur Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan organisasi keagamaan.
Sebanyak 66 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, semua telah beroperasional dan telah mendistribusikan menu makan bergizi gratis (MBG) ke ribuan siswa.