Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) sepakat memperkuat kemitraan strategis lewat penguatan Koperasi Pesantren.​​​​​​Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan antara Direktur Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Basnang Said, dengan Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, di Kantor Kemenkop, Jakarta, kemarin.
Pendaftaran seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro resmi ditutup pada Kamis (25/9/2025) tepat pukul 23.59 WIB. Menariknya, pada detik-detik terakhir penutupan, muncul nama Sekda Kota Blitar, Priyo Suhartono, yang ikut mendaftar untuk memperebutkan kursi orang nomor tiga di Pemkab Bojonegoro itu.
Saat ini, telah ada 56 SPPG yang beroperasi dengan cakupan 154.308 sasaran atau 46,21 persen. Sementara 16 SPPG lainnya aktif namun belum berjalan.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan kembali mempromosikan dan mengkampanyekan produk olahan hasil Peternakan dan Perikanan melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Minum Susu Makan Daging dan Telur (Gerimis Madu) dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Balai Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro Rabu (24/9/2025).
Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, akhirnya terdapat empat pejabat yang mendaftar untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Taman Penitipan Anak (TPA) di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus dimaksimalkan. Tak hanya fokus pada keamanan anak, TPA juga terus berusaha memaksimalkan peran pengasuhan anak yang terbaik.
Seratusan lebih kader Partai Gerindra dari Kabupaten Bojonegoro dan 100 dari Kabupten Tuban mengikuti pendidikan politik yang digelar oleh DPD Partai Gerinda Jawa Timur dan diinisiasi oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Budiono.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.