Category : Kebijakan

Sambut Libur Lebaran, Disbudpar Perbaiki Sektor Pariwisata

Menyambut libur hari raya Idhul Fitri yang kurang sekitar dua pekan lagi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro akan melakukan perbaikan atau pemeliharan empat sektor pariwisata, seperti Kahyangan Api, Waterpark Dander, Waduk Pacal dan Rumah singgah Wonocolo.

Tanyakan JTB, DPRD Bojonegoro Kunker ke Kementerian ESDM

Keberadaan Proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, membuat DPRD melakukan persiapan. Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, Selasa (13/6/2017).

Disperinaker Akan Denda dan Publikasikan Perusahaan Telat Beri THR

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro benar-benar mengawasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Perusahaan yang terlambat memberikan THR kepada karyawan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan.

Disperinaker Mulai Awasi Penyaluran THR

Di pertengahan Ramadan ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro mulai mengawasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Disperinaker mengimbau perusahaan untuk memberikan hak karyawan di momen Idul Fitri tersebut maksimal H-7.

Minimarket Dihimbau Memasang HET 9 Bahan Pokok

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus mengawasi harga 9 bahan pokok, yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Hal itu dilakukan menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga barang kebutuhan pokok, khususnya pada saat puasa dan menjelang Lebaran 2017.

Akhirnya, Warga Binaan Bisa Buka Puasa Bersama Keluarga

Bulan Ramadan menjadi bulan penuh berkah bagi seluruh umat Islam. Di momen bulan Ramadan, setiap orang akan berkumpul bersama keluarganya.

Kungker Implementasi Pengalihan SMA/SMK

Permasalahan Guru Honorer Menunggu MoU dengan Mendagri

Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) anggota komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) terkait implementasi kewenangan dan tanggung jawab pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), Bupati Bojonegoro, Suyoto menyebutkan, saat ini guru honorer di Bojonegoro, mendapatkan gaji Rp.600 ribu per bulan, namun masih banyak permasalahan terkait hal tersebut.

Kungker Implementasi Pengalihan SMA/SMK

Bupati Paparkan Kondisi Pendidikan Dulu dan Sekarang

Bertempat di ruang Productive Room gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Bupati membuka kunjungan kerja (kunker) tentang Implementasi Pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten menuju Provinsi, yang dihadiri dari Komisi X Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRRI) dan juga beberapa bupati tetangga, Kamis (8/6/2017).

Komisi X DPR RI Tiba di Kantor Pemkab Bojonegoro Disambut Bupati

Komisi X Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sekitar pukul 13.00. Rombongan langsung menuju ruang lantai tujuh Gedung tersebut.