Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 selangkah lagi akan disahkan. Namun beberapa Raperda yang menunggu disahkan, termasuk Raperda Perangkat Desa. Pasalnya masih ada beberapa poin dalam draft Raperda tersebut yang belum ada kepastian.
Dari sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016, dipastikan hanya tiga Raperda yang ditunda pengesahannya, Jumat (5/5/2017) besok. Hal itu diputuskan dalam Paripurna Pendapat Akhir (PA) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (4/5/2017).
Setelah melakukan pendampingan di Kecamatan Balen, Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah kecamatan setempat, Kamis (4/5/2017).
Proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mulai berjalan, setelah 10 ribu keping blangko tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pengajuan percetakan saat ini diutamakan bagi penduduk yang telah terekam dan dalam surat keterangan penganti e-KTP berstatus print ready record (PRR).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun ini menganggarkan dana bencana alam sebesar Rp9,2 miliar. Alokasi anggaran itu difokuskan untuk tanah longsor, perbaikan rumah rusak, serta normalisasi sungai dan waduk.
Penerapan jalan searah di Kabupaten Bojonegoro masih banyak dikeluhkan masyarakat, karena kondisi kendaraan dirasa belum padat. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro akan mengevaluasi penerapan jalur searah di Kota Ledre tersebut.
Fenomena kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang melibatkan kendaraan angkutan umum, seperti yang terjadi di Tol Ciloto Puncak menjadi pelajaran semua pihak. Termasuk di Kabupaten Bojonegoro agar kejadian tersebut tidak menimpa masyarakat Kota Ledre.
Pemerintah Kecamatan Ngasem, melakukan optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada aparatur Desa Se-Kecamatan Ngasem, Rabu, (3/5/2017), di kantor kecamatan setempat.
Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro, sesuai keputusan DPRD tanggal 15 April 2017.
Sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah turun dari Gubernur Jawa Timur, rencananya akan disahkan, Kamis (4/5/2017) besok. Namun Raperda Perangkat Desa akan batal disahkan, sehingga proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro belum ada kejelasan pelaksanannya.