Setelah program PNPM berakhir tahun 2014, aset yang dikelola UPK di Kabupaten Bojonegoro mencapai ratusan miliar. Namun tiga tahun terakhir, UPK belum memiliki regulasi yang jelas, karena program nasional tersebut sudah tidak berlanjut.
Setelah menjabat tiga tahun lima bulan dan 13 hari, Kepala Bapas Kelas II Bojonegoro, Dyah Wandansari resmi alih tugas ke LP wanita Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tugasnya digantikan Supriyana dari Rutan Medaeng.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang maupun yang lainnya, dengan cara melakukan normalisasi kali. Sehingga sepanjang tahun 2016 setidaknya ada 53 titik kali dinormalisasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di tahun 2016 telah berhasil membangun 56 embung baru. Pengerjaannya tersebar di 16 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, dengan daya tampung mencapai 359.646 meter kubik air. Sehingga jumlah embung yang sudah dibangun di Bojonegoro mencapai 456 embung yang tersebar di seluruh wilayah.
Untuk memaksimalkan pengelolaan dana migas, dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas (DAM) Kabupaten Bojonegoro. Namun meskipun sudah dibentuk tim, tetapi masih menunggu penentuan ketua panitia khusus (Pansus).
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo di jalan veteran Bojonegoro, baru beberapa bulan ditempati. Hal itu membuat pelayanan belum maksimal, sehingga pasien bisa mengadu terkait layanan yang dilakukan manajemen rumah sakit plat merah tersebut.
Demi memantau pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo yang ada di jalan Veteran, Bupati Bojonegoro, Suyoto secara serius berkantor di rumah sakit yang baru beberapa bulan ditempati itu, Rabu (11/1/2017).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan menggelar rapat dengar atau hearing pada Jumat 13 Januari 2017 mendatang terkait kenaikan harga sewa tanah PT KAI di Desa Sukorejo yang saat ini digunakan untuk pemukiman warga.
Setelah melakukan kunjungan kerja di Kementrian Perhubungan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengantongo hasil kunker tersebut dimana rencana pengaktifan jalur rel kereta api Jurusan Bojonegoro - Tuban belum pasti jadwalnya lantaran masih harus menunggu ketersediaan anggaran APBN.
Mulai Januari 2017, pengelolaan Terminal Rajekwesi Bojonegoro diambil alih dan dikelola penuh oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Sehingga status pegawai dan gaji 25 pagawai terminal baik honorer maupun PNS menjadi kewenangan Kemenhub.