Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berharap Satpol PP dan Dinas Perijinan Kabupaten Bojonegoro segera menutup pasar modern di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya proses pendirian pasar tersebut melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2005.
Menyusul rencana dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bojonegoro mendukung hal itu.
Setelah kemarin dipastikan, bahwa tahun ini ada 392 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pensiun, yang diantaranya sudah pensiun pada triwulan pertama tahun 2017, sekitar 84 PNS, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum bisa memastikan secara detail terkait kekurangan PNS untuk Kota Ledre.
Polres Bojonegoro akan menggelar razia mulai Selasa, 9 Mei besok. Razia digelar selama 2 minggu dengan penekanan pada kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
Meskipun penambang galian C dilarang seperti penambang pasir di Bengawan Solo, tetapi masih terjadi. Sehingga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro bersinergi dengan penegak hukum untuk menertibkannya.
Dua dari salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disahkan yakni terkait penanggulangan HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro. Belum disahkannya Raperda tersebut karena adanya kesalahan administrasi di Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperketat keamanan, setelah adanya beberapa kejadian narapidana (Napi) kabur, salah satunya di Rutan Sialang Pekanbaru.
Ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diberikan dari Pemerintah Pusat, saat ini tak sebanding dengan jumlah yang diinginkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Bojonegoro.
Menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan siang ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro melakukan pembahasan Raperda Perangkat Desa, Jum'at (5/5/2017) pagi. Eksekutif dan Legislatif sudah ada titik temu terkait draft Raperda perangkat desa.
Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditahun 2017 rencananya, akan membahas 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Belasan Raperda tersebut berasal usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro.