PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) kembali menaikkan tarif listrik secara bertahap. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini terjadi kedua kalinya di tahun 2017 ini. Hal itu sesuai peraturan pemerintah ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Penyesuain Tarif Listrik yang mendasrkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sempat menjadi bahan rebutan, lokasi penambangan pasir di perbatasan Tuban-Bojonegoro ditetapkan berjarak 3 meter dari bibir Bengawan Solo.
Pihak twitter Indonesia menawarkan kerja sama pelatihan penggunaan twitter bagi media-media di daerah, yang ingin agar akun medianya bisa segera terverifikasi serta lebih mendalami twitter.
Keberadaan pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang akrab disebut pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro sangat membantu pemerintahan desa. Namun kementerian desa mengintruksikan agar memperioritaskan empat kegiatan dalam pendampingannya.
Meskipun belum semua desa didampingi satu desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Namun pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang akrab disebut pendamping desa merupakan mitra Pemdes.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hanya bisa gigit jari, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun pesimis menentukan target proyeksi pendapatan pajak. Kemandirian keuangan Kabupaten Bojonegoro masih rendah, dibanding dengan tiga sumber pendapatan lainnya.
Menjelang puasa Ramadhan yang kurang dua bulan lagi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro selalu memantau harga yang beredar di pasaran. Karena seperti biasa, menjelang bulan suci Ramadhan kebutuhan pokok atau yang lainnya rentan mengalami lonjakan harga.
Pemindahan pedang pasar Kedungadem benar-benar tidak tepat seperti perjanjian, alias molor. Pasalnya, dari jadwal sebelumnya pedagang di pasar tersebut akan dipindahkan pada bulan Februari, namun sampai pertengahan bulan April pemindahan untuk seluruh pedagang belum juga dilakukan, pedagang masih berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Selain masih minimnya keikutsertaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru mencapai 57 persen dari jumlah total masyarakat Kabupaten Bojonegoro, yang mencengangkan lagi, tunggakan peserta JKN sekitar Rp6 miliar lebih.
Dari sekitar 1,2 juta penduduk Kabupaten Bojonegoro, ternyata baru sekitar 57 persen penduduk Kota Ledre yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini terungkap saat rapat bersama antara BPJS Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (13/4/2017) di Synergi Room Gedung Pemkab Bojonegoro.