Ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diberikan dari Pemerintah Pusat, saat ini tak sebanding dengan jumlah yang diinginkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Bojonegoro.
Menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan siang ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro melakukan pembahasan Raperda Perangkat Desa, Jum'at (5/5/2017) pagi. Eksekutif dan Legislatif sudah ada titik temu terkait draft Raperda perangkat desa.
Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditahun 2017 rencananya, akan membahas 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Belasan Raperda tersebut berasal usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 selangkah lagi akan disahkan. Namun beberapa Raperda yang menunggu disahkan, termasuk Raperda Perangkat Desa. Pasalnya masih ada beberapa poin dalam draft Raperda tersebut yang belum ada kepastian.
Dari sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016, dipastikan hanya tiga Raperda yang ditunda pengesahannya, Jumat (5/5/2017) besok. Hal itu diputuskan dalam Paripurna Pendapat Akhir (PA) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (4/5/2017).
Setelah melakukan pendampingan di Kecamatan Balen, Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah kecamatan setempat, Kamis (4/5/2017).
Proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mulai berjalan, setelah 10 ribu keping blangko tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pengajuan percetakan saat ini diutamakan bagi penduduk yang telah terekam dan dalam surat keterangan penganti e-KTP berstatus print ready record (PRR).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun ini menganggarkan dana bencana alam sebesar Rp9,2 miliar. Alokasi anggaran itu difokuskan untuk tanah longsor, perbaikan rumah rusak, serta normalisasi sungai dan waduk.
Penerapan jalan searah di Kabupaten Bojonegoro masih banyak dikeluhkan masyarakat, karena kondisi kendaraan dirasa belum padat. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro akan mengevaluasi penerapan jalur searah di Kota Ledre tersebut.
Fenomena kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang melibatkan kendaraan angkutan umum, seperti yang terjadi di Tol Ciloto Puncak menjadi pelajaran semua pihak. Termasuk di Kabupaten Bojonegoro agar kejadian tersebut tidak menimpa masyarakat Kota Ledre.