Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menganggarkan untuk bantuan sosial bencana tidak terduga Rp300 juta. Hingga kini bantuan yang telah disalurkan kepada korban bencana Rp97,500 juta.
Hingga kini proses verifikasi untuk penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia tahun 2019 terus dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro. Total yang sudah diverifikasi saat ini ada sekitar 505 orang.
Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia tahun 2019 ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2018 lalu yang hanya sekitar kurang lebih 200-an orang. Saat ini, penerima Bansos Asistensi lanjut usia akan menerima bantuan sebesar 1.500. Pastinya bantuan itu guna meringankan beban pembelian kebutuhan sehari-harinya.
Dari 4.995 anak penerima Bantuan Sosial (Bansos) anak yatim di Bojonegoro yang sudah di SK kan, hingga saat ini penerima bantuan tersebut baru ada 888 anak yatim. Penerimaan pencairan dana tersebut melalui rekening masing-masing Anak Yatim penerima bansos.
Guna memperingan biaya hidup, ribuan anak yatim di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima bantuan sosial (Bansos). Adapun anggaran Bansos tersebut dianggarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro sebesar Rp10 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.
Legal Opini (LO) yang diminta dan sudah dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, hanya berkaitan dengan penerimaan Dana Hibah APBD tahun 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menjelaskan, bahwa pihaknya telah merapikan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan secara komputerisasi, sehingga jika terjadi salah ketik lembaga, lokasi dan lainnya akan terdeteksi.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, berdalih banyak kesalahan administrasi, sehingga dana hibah dan Bansos untuk puluhan lembaga pendidikan swasta se-Kabupaten Bojonegoro tidak bisa tersalurkan.