Antusiasme warga Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, cukup tinggi memanfaatkan pelayanan KTP, KK dan Akta maupun Kartu Identitas Anak (KIA) yang digelar oleh Kodim 0813 Bojonegoro bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 74, Polres dan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) bersama Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kecamatan Kanor melakukan Bakti Sosial.
Tahun 2020 ini, Dinas Sosial (Dinsos) tetap memberikan bantuan untuk warga yang menderita penyakit kronis (Bansos Kronis). Hanya saja bantuan tersebut hanya diberikan ke 1.126 penderita penyakit kronis yang tersebar di 23 Kecamatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menganggarkan untuk bantuan sosial bencana tidak terduga Rp300 juta. Hingga kini bantuan yang telah disalurkan kepada korban bencana Rp97,500 juta.
Hingga kini proses verifikasi untuk penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia tahun 2019 terus dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro. Total yang sudah diverifikasi saat ini ada sekitar 505 orang.
Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia tahun 2019 ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2018 lalu yang hanya sekitar kurang lebih 200-an orang. Saat ini, penerima Bansos Asistensi lanjut usia akan menerima bantuan sebesar 1.500. Pastinya bantuan itu guna meringankan beban pembelian kebutuhan sehari-harinya.
Dari 4.995 anak penerima Bantuan Sosial (Bansos) anak yatim di Bojonegoro yang sudah di SK kan, hingga saat ini penerima bantuan tersebut baru ada 888 anak yatim. Penerimaan pencairan dana tersebut melalui rekening masing-masing Anak Yatim penerima bansos.
Guna memperingan biaya hidup, ribuan anak yatim di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima bantuan sosial (Bansos). Adapun anggaran Bansos tersebut dianggarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro sebesar Rp10 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.