Belakangan ini publik digegerkan adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Hal tersebut, juga dirasakan warga Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 45.939 peserta di Bojonegoro turut terdampak penonaktifan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Penganugerahan UHC Award digelar kemarin, di JIEXPO Convention Centre and Theater, Jakarta.
Kesadaran masyarakat Bojonegoro terhadap pentingnya kesehatan sejak dini terus meningkat. Salah satunya ditunjukkan oleh Debrina Angelia (35), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini aktif memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengelola layanan kesehatan keluarganya.
Di tengah kesibukannya sebagai Manager Marketing dan Finance di sebuah radio lokal, Siska Agustina (35) tetap konsisten menjaga kesehatan. Perempuan asal Kabupaten Bojonegoro ini memilih menjadikan kebiasaan hidup sehat sebagai investasi jangka panjang, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pelindungnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatatkan capaian penting di sektor kesehatan. Saat ini, seluruh penduduk Kabupaten Bojonegoro telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Harga pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fayankes) naik. Kenaikan harga tersebut berlaku di fasyankes tingkat dasar, seperti puskesmas, maupun pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.
Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait layanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan jemput bola melalui program Mobile Customer Service (MCS).
.jpg)
BPJS Kesehatan memiliki layanan yang diberi nama Primary Care atau PCare BPJS Kesehatan. Layanan ini dibuat dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyrakat yang menggunakannya.
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus mengalami perubahan sangat pesat membuat beberapa industri mulai mengarah kepada penggunaan layanan digital.
Pemerintah dan BPJS Kesehatan berupaya memastikan kecukupan pembiayaan Program JKN-KIS. Hal ini dilakukan agar melalui program ini masyarakat tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan.