Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum juga terdapat tersangka. Padahal, hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Bojonegoro telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak akhir tahun 2025 lalu.
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Mereka mendesak Kejari agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi APBDes Drokilo yang tengah dilakukan penyelidikan, Selasa (30/12/2025).
Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan satu pun tersangka dalam lima perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah naik ke tahap penyidikan.
Seorang Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Samberan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). ZA (35) Menilap uang desa senilai Rp390 juta, dan digunakan untuk bermain aset kripto.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap 2 dealer Suzuki UMC di Kota Surabaya. Penggeledahan tersebut, buntut dari dugaan korupsi mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Bojonegoro, Selasa (16/7/2024).