Hasil pengumuman kelulusan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan mundur. Awaalnya, sesuai jadwal pengumuman hasil kelulusan tersebut dilakukan minggu ini.
Meski dewan tidak bisa menjamin para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan Bojonegoro jadi CPNS, tapi ada angin segar berhembus yang bisa membuat para PTT Kesehatan tersenyum.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018).
Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) rencananya bakal diselenggarakan pada 2019.
Meski Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) masih lama, namun pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro terus melakukan berbagai persiapan termasuk mendata seluruh siswa peserta yang akan mengikuti UN nantinya.
Ombudsman RI menerima 1.054 laporan masyarakat terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah.
Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.
Banyak tenaga honorer kategori dua (K2) tidak lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Mereka gagal setelah tidak berhasil melampaui passing grade Tes Intelegensia Umum (TIU).
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 di seluruh Indonesia dipastikan naik 5 persen, tidak terkecuali PNS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan tersebut guna meningkatkan kinerja PNS agar lebih maksimal.