Ternyata kesejahteraan saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lantas membuat hubungan keluarga harmonis. Terbukti, sejak bulan Januari hingga September 2018 ini puluhan PNS mengajukan kasus perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Satu dari 14 berkas pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegroro ditolak oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, tidak memenuhi unsur dalam perceraian.
Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini tengah dibuka, dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para guru honorer karena, tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya selama ini proses rekrutmen itu tidak memperhatikan jasa para guru honorer yang selama telah mengabdi selama puluhan tahun.
Aksi mogok yang dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) yang terjadi di sejumlah daerah, tidak bakal terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya GTT di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan melakukan hal tersebut, lantaran bisa membuat kegiatan belajar siswa terganggu.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah mengumumkan Formasi Penerimaan CPNS Kabupaten Tahun 2018. Informasi tersebut juga bisa diakses secara langsung di website resmi Pemkab pada link http://bkpp.bojonegorokab.go.id;
Portal SSCN.bkn.go.id adalah portal yang dinantikan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Portal ini bisa diakses mulai pukul 13.00 Wib, Rabu (19/9/2018).
Selain menyoal kebijakan pemerintah pusat dengan adanya rencana seleksi CPNS, honorer kategori II (K2) juga menyinggung peraturan Bupati 22 tahun 2017 tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK), mengisyaratkan bahwa akan dibukanya rekrutmen PPPK di Bojonegoro.
Kesempatan Honorer Kategori II (K2) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa semakin tipis, setelah diterbitkannya Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapaan kebutuhan calon PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018. Sehingga K2 di Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab Bojonegoro untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan.
Adanya informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), membuat para guru honorer kategori II (K2) hanya bisa gigit jari. Sehingga mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD, Senin (17/9/2018) sore.