Tidak lama lagi, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Bojonegoro memasuki penetapan pasangan calon (Paslon) dan tahapan kampanye. Agenda kampanye berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Sebelumnya pada 12 Februari besok akan dilaksanakan penetapan paslon dilanjutkan pencabutan nomor urut.
Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda.
Dari ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dimutasi mengikuti serah terima jabatan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (7/2/2018). Beberapa Camat lama dipindah tugas dan satu Camat diisi pegawai baru.
Menjelang habis masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto, sebanyak 393 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dimutasi. Ratusan PNS itu mengikuti serah terima jabatan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (7/2/2018).
Setelah beberapa waktu lalu dilakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kini sebanyak 47 PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2018 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima surat keputusan (SK) Purna Tugas di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (7/2/2018).
Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Salah satu oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di Kecamatan Sumberrejo akan mendapat ganjaran lantaran tindakan indisipliner yang dilakukan, yaitu tidak masuk kerja di sekolah selama kurang lebih 115 hari.
Jabatan tak menjamin suatu rumah tangga itu utuh hingga akhir hayat. Buktinya, kasus perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi.
Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 lalu mencapi 37 perkara. Dengan rincian 13 cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) dan 24 cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.