Perihal pemberhentian oknum PNS yang menjabat di Staff TU di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tambakrejo, memang dibenarkan oleh Kepala Sekolah setempat, pasalnya oknum PNS tersebut memang kerap kali melakukan tindakan Indisipliner.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (30/11/2017) lalu, memberhentikan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai salah satu staf Tata Usaha (TU) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tambakrejo, karena tindakan indisipliner.
Tahun depan, Pemkab Bojonegoro bakal membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usulan formasi dibutuhkan sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebanyak 722 PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2017, di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/11/2017).
Pasca peralihan serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Bojonegoro kemarin. Rencananya masih akan ada sekali lagi mutasi sebelum Bupati Bojonegoro, Suyoto purna tugas memimpin Kota Ledre dua periode.
Dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik dalam mutasi jabatan dipastikan ada 109 pegawai. Setidaknya ada enam pejabat eselon II yang ikut pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Senin (16/10/2017) sore.
Sebanyak 109 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dimutasi, Senin (16/10/2017). Namun peralihan jabatan tersebut baru bisa dilaksanakan, karena sulitnya mencari ganti.
Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) yang tengah ramai melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg) diapresiasi oleh PT Pertamina. Sebab, tujuan utama edaran tersebut untuk mengurangi subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
Pemakai tabung gas elpiji berukuran 3 Kilogram seharusnya diperuntukan untuk keluarga miskin yang benar-benar tidak mampu. Namun kenyataan di lapangan, tabung melon tersebut dibeli kalangan menengah ke atas, bahkan pedagang yang seharusnya tidak memakai tabung bersubsidi tersbeut justru masih banyak yang memakai.
erkait larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS0 yang tidak boleh memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg) membuat banyak agen masih belum mengetahuinya. Sejumlah agen mengungkapkan belum ada sosilasi terkait hal tersebut. Selain itu agen juga kurang paham betul status dari pembeli tersebut PNS atau bukan.