Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memperjuangan nasib K2, termasuk melakukan kontrol terkait pelaksanaan CPNS 2018 di Kota Ledre terus dilakukan. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dimungkinkan akan mengevaluasi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan banyak peserta yang tak lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Dari sekitar 2,7 juta peserta, baru 3% yang lulus tahap SKD.
Setelah tahapan pendaftaran CPNS 2018, apabila lolos verifikasi administrasi maka tahapan selanjutnya yang harus dilalui adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Setelah pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui website https://sscn.bkn.go.id/ ditutup pada 15 Oktober 2018 kemarin, hari ini, Minggu (21/10/2018), sudah bisa diketahui siapa nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Termasuk para pelamar yang mendaftar di Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai langkah untuk sinergitas antar instansi kementerian serta mempermudah pelaksanaaan tes seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS akan menyinkronkan sistem CAT BKN dan CAT UNBK yang akan dijadikan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.
Meskipun pemerintah kabupaten Bojonegoro, DPRD dan stekholder lainnya sudah mengupayakan, tetapi kegelisahan kategori II (K2) yang belum terjawab, karena tergantung kebijakan pusat. Sehingga solusi yang dirasa tepat, pemerintah pusat harus memberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro. Apalagi, pelaksanaan CPNS yang dianggap tak memihak para guru honorer K2 merupakan kewenangan pusat.
Ternyata kesejahteraan saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lantas membuat hubungan keluarga harmonis. Terbukti, sejak bulan Januari hingga September 2018 ini puluhan PNS mengajukan kasus perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Satu dari 14 berkas pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegroro ditolak oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, tidak memenuhi unsur dalam perceraian.
Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini tengah dibuka, dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para guru honorer karena, tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya selama ini proses rekrutmen itu tidak memperhatikan jasa para guru honorer yang selama telah mengabdi selama puluhan tahun.