Ribuan guru Tempat Pendidikan Al-quran (TPA), modin perempuan, marbot, dan para pekerja sosial lain di Kabupaten Bojonegoro telah menerima insentif tahap 3. Pemberian bantuan ini merupakan langkah Pemkab Bojonegoro untuk memastikan kesejahteraan para pejuang pekerja sosial.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Infrastruktur desa di Kabupaten Bojonegoro terus digenjot pembangunan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di 2025. Di akhir tahun ini mulai berjalan dan Pemkab fokus pada pemerataan insfrastruktur khususnya jalan dan jembatan.
Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Sebanyak 33 desa di Kabupaten Bojonegoro bakal memiliki mobil siaga. Hal ini, merupakan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menuntaskan seluruh desa agar memiliki kendaraan siaga tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menerima surat penetapan tersangka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heru Sugiarto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2021, dari Polda Jawa Timur.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto berakhir mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur (Jatim), usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Kecamatan Padangan.
Kekayaan Kasatpol PP Bojonegoro, Heru Sugiharto merosot drastis sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan keuangan khusus daerah (BKKD) di Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur.
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) yang bersifat khusus tahun anggaran 2025. Sosialisasi yang diikuti perwakilan dari 336 desa ini digelar Jumat (12/9/2025) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.