Layanan pendidikan tinggi pada Kementerian Agama, terbuka untuk semua sebagai implementasi dari education for all. Layanan ini bisa diakses masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan politik, karena menjadi mandat undang-undang dan komitmen kementerian.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi akhir pelaksanaan APBD 2025, persiapan APBD 2026, serta pemanfaatan Dana Abadi Daerah. FGD digelar di ruang Angling Darma, Gedung Pemkab Bojonegoro kemarin.
Kabupaten Bojonegoro akhirnya resmi memiliki Dana Abadi Pendidikan. Hal ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan. Dengan anggaran yang ditarget Rp3 triliun, memastikan keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan generasi mendatang tetap ada.
Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.
Setelah sekitar satu bulan ditetapkan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Eks. Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (27/11/2025).
inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja dan petani tembakau. Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menyalurkan dana sebesar Rp33,651 miliar kepada 18.695 penerima manfaat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan Pemkab Bojonegoro memberi banyak manfaat bagi warga penerima. Oleh warga, bantuan itu akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pendidikan anak.
Dinas Sosial Pemkab Bojonegoro menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos), telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. BLT tersebut menyasar kepada 18.695 penerima bantuan, yang terdiri atas 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau.