Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dana sosial keagamaan di Indonesia potensinya sangat besar. Seperti zakat misalnya, jumlahnya mencapai lebih dari Rp300 triliun, meski yang berhasil dihimpun baru sekitar 10%. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi penghimpunan sekaligus penguatan tata kelola dana sosial-keagamaan.
Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Komoditas tembakau masih menjadi salah satu andalan sektor perkebunan di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk mendorong peningkatan produktivitas. Salah satunya dengan program hibah mesin perajang bagi kelompok tani (Poktan) tembakau.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro menggelar aksi penghijauan dengan menanam ratusan bibit kelapa. Ratusan bibit tersebut, ditanam di kawasan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (9/9/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program strategis, termasuk pemberantasan rokok ilegal.
Sebanyak 250 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. 11 napi diantaranya mendapatkan remisi langsung bebas, (17/8/2025).
Kondisi Lapas Kelas II A Kabupaten Bojonegoro semakin mengenaskan. Benar-benar over kapasitas. Sebab, idealnya, bangunan lama di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro itu hanya muat 133 warga binaan pemasyarakatan (WBP).