Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro yang sejak lama diisi pelaksana tugas akhirnya terisi dan dilakukan penyambutan di Pendopo Malowopati, Selasa (18/8/2026) malam. Bupati Bojonegoro beserta jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro menghadiri acara dan dalam momentum tersebut, Mohamad Rohmadi resmi mengemban amanah baru sebagai Kajari Bojonegoro.
Setelah beberapa bulan dijabat Pelaksana Tugas (Plt), kursi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro akhirnya terisi. Mohamad Rohmadi, resmi dilantik sebagai Kajari Bojonegoro oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Abdul Qohar, Kamis (13/8/2026).
Penanganan dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, hingga kini belum menemui titik akhir.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro menyoroti penanganan kasus dugaan aborsi ilegal yang menjerat E (45) seorang ibu warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Penanganan kasus dugaan aborsi yang menjerat seorang ibu rumah tangga berinisial E (45), warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kembali bergulir. Kini, berkas, barang bukti, hingga tersangka telah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Proses hukum kasus dugaan aborsi yang menjerat seorang ibu rumah tangga berinisial E (45) asal Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, belum memasuki tahap penuntutan. Sebab, berkas perkara dari penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro belum lengkap.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menyangkut Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, STR memasuki tahap baru. STR dilimpahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (25/6/2026).
Barang yang dimusnahkan berasal dari 55 penindakan yang dilakukan dalam periode Agustus 2025 sampai April 2026. Seluruhnya merupakan Hasil Tembakau berupa Sigaret (SKM dan SPM) tanpa pita cukai (rokok polos) dengan total barang hasil penindakan berjumlah 10.357.840 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang sebesar Rp15,39 miliar serta potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp7,73 miliar.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro memusnahkan 10.357.840 batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus 2025 hingga April 2026, Kamis (18/6/2026).