Krisis air bersih akibat musim kemarau terus meluas di Kabupaten Bojonegoro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mencatat sebanyak 62 desa yang tersebar di 18 kecamatan mengalami krisis air bersih.
Antrean jeriken dan ember memenuhi lokasi distribusi air bersih di Dusun Gamongan RT 002/RW 003, Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Di tengah puncak musim kemarau, warga mendapat pasokan 8.000 liter air bersih dari Kodim 0813 Bojonegoro, Senin (31/8/2026).
Bencana kekeringan mulai dirasakan sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Hingga 31 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mencatat sedikitnya 30 desa di 13 kecamatan terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan distribusi air bersih.
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro mendesak DPRD dan Pemkab Bojonegoro tidak mengesampingkan Raperda tentang Dana Abadi Daerah Bidang Lingkungan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (24/8/2026).
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro menilai penanganan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mengatasi kekeringan air bersih melalui dropping air belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kekeringan dan kesulitan air bersih mulai dirasakan warga di pinggiran hutan atau wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Beberapa kecamatan telah dilaporkan mulai sulit mendapatkan bersih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menangani dampak musim kemarau. Sebagai bentuk pelayanan prima dan respons cepat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bojonegoro secara intensif menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik.
Memasuki musim kemarau tahun 2026, ancaman kekeringan mulai membayangi Kabupaten Bojonegoro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mencatat sebanyak 93 desa yang tersebar di 24 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih.
Sebanyak 93 Desa di Kabupaten Bojonegoro terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Kemarau tahun ini diprediksi bakal lebih kering, sehingga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di wilayah desa.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.