Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV pada Senin (15/12/2025) sore, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan akurasi data pemilih pasca tahapan pemilihan.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
SDN Bakung Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi SD Negeri Bakung (SIMBA) pada 8 November 2025. Aplikasi ini menjadi tonggak baru digitalisasi layanan sekolah dasar di daerah tersebut. SIMBA dikembangkan sejak 29 September 2025 dan diselesaikan pada 6 November 2025, kemudian langsung diterapkan untuk seluruh warga sekolah dan wali murid.
Upaya membangun desa yang inklusif dan berkeadilan sosial terus digencarkan oleh Tim Inklusi Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Pelatihan Penguatan Perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) bagi aparat desa, kegiatan yang digelar selama dua hari, Jumat–Sabtu (17–18 Oktober 2025) di Aston City Hotel Bojonegoro ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran para perangkat desa serta ketua BPD dari 46 desa di Bojonegoro.
Kesetaraan berpolitik perempuan tidak bisa dikesampingkan, untuk itu perlu penguatan pentingnya partisipasi politik bagi perempuan. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro mengadakan seminar penguatan partisipasi politik bagi perempuan dalam pengembangan demokrasi.
Mengawal kelancaran pemilu itu perlu. Tujuannya, agar pesta demokrasi yang dibangun bisa berjalan secara efektif. Guna mewujudkan hal itu, tentu netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu pada semua tingkatan) disinilah diperlukan. Artinya, secara hukum penyelenggara berpihak atau tidak terhadap paslon, realitasnya bisa kita kroscek di lapangan.