Sebanyak 3.129 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi pada tahap pertama tahun anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.
Seorang pencuri disebut kerap beraksi ketika Car Free Day (CFD) di Alun-alun Bojonegoro berlangsung. Hal tersebut, diungkapkan salah satu pedagang usai dirinya kemalingan sejumlah uang saat berdagang waktu CFD.
Paguyuban Kange Yune Bojonegoro (PKYB) sukses menggelar acara reuni akbar bertajuk RAIH (Reuni Akbar & Iftar Hati) pada Jumat (28/3/2025).
Duka mendalam dirasakan banyak orang di Kabupaten Bojonegoro, atas meninggalnya Eny Soedarwati, salah satu anggota DPRD Fraksi PKB Bojonegoro.
Cantika Wahono Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bojonegoro, Sabtu, 8 Maret 2025 melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kab Bojonegoro 2025-2030 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Istri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Dr. Hj. Sri Budi Cantika Yuli atau akrab disapa Bu Cantika Wahono resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Bojonegoro masa jabatan 2025-2030.
Panitia Nasional (Panas) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mengumumkan hasil verifikasi peserta angkatan I. Ketua Panitia Nasional (Pannas), Thobib Al-Asyhar mengatakan, ada 70.652 peserta PPG Daljab Kemenag yang akan ikut pada angkatan I.
Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (PPPK Tahap 2). Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, ada lebih dari 23 ribu peserta yang diumumkan lolos seleksi administrasi.
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menduduki rangking pertama paling berisiko tinggi terjadinya korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).