Sebelum pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, tetap menjadwalkan try out maupun simulasi bagi Warga Belajar (WB) Paket Kesetaraan. Direncanakan, kegiatan berlangsung awal bulan Maret 2019.
Usulan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro ditolak. Lantaran berkas yang diusulkan belum ada lampiran legal formal profesi anggota.
Sebelum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ketahuan melanggar. Sebelumnya Bawaslu sudah memperingatkan para peserta Pemilu tahun 2019.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kian tegas menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) milik peserta Pemilu. Setidaknya 749 APK melanggar ditertibkan selama Januari.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih mengkaji susunan tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro.
Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima program tersebut. Bahkan keluarga yang sebelumnya tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM), sekarang menjadi mandiri dan mengundurkan diri dari penerima manfaat PKH tersebut.
Seluruh infrastruktur jalan dan jembatan ditargetkan selesai 2021. Begitupun jalan di Desa Wadang, Kecamatan Ngasem. Hal itu, disampaikan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah saat meresmikan Gedung PKK Desa setempat, Kamis (17/1/2019).
Susunan tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro sudah terbentuk. Namun sampai saat ini Surat Keputusan (SK) dari Bupati belum turun.
Wacana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 di Kabupaten Bojonegoro belum jelas. Padahal, cuitan di twitter resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah dijelaskan tahapan seleksi PPPK.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Kali ini sebanyak 405 APK ditertibkan Bawaslu.