Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, M. Abdim Munim resmi melantik 56 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan untuk Pilpres 2019, Rabu (2/1/2019) di Kantor KPU Bojonegoro.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 cukup besar. Sekitar Rp 2,3 triliun yang saat ini ada di Kas Daerah (Kasda). Rencananya, bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Minggu ke tiga Januari 2019 ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro berulang kali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019. Dari data yang ada, lokasi penertiban APK terbanyak ada di wilayah Balen.
Sebanyak 672 Alat Peraga Kampanye (APK) milik Peserta Pemilu 2019 yang dinilai melanggar, ditertibkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/12/2018) siang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro bakal menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 yang tak sesuai aturan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/12/2018).
Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 telah cair 100 persen. Hal itu menyusul dicairkannya ADD tahap tiga oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro sebanyak Rp47.416.399.640 atau 25%.
Pelanggaran kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mendominasi saat ini adalah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu partai politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg). Misalnya, dipaku di batang pohon tepi jalan.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.
Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.