Untuk menyiapkan kekuatan wilayah pertahanan aspek darat yang tangguh dan meningkatkan kemampuan Satuan Komando Kewilayahan, Kodim 0813 Bojonegoro menyelenggarakan acara Peningkatan Kemampuan Apkowil Tersebar tahun 2017, di Gedung Ahmad Yani Makodim setempat.
Ratusan Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dander memenuhi balai kecamatan setempat untuk mengambil pencairan dana PKH tahap ketiga.
Ratusan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), mengikuti Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Serviks di Pendopo Kecamatan Kota Bojonegoro, Jumat (28/7/2017).
Setelah bersilaturohim ke kantor DPC PPP Kabupaten Bojonegoro di Jalan Panglima Polim, Senin (24/7/2017), rombongan DPC PKB bersama Bakal Calon Bupati (Bacabup), Ana Muawanah bergeser ke kantor PDI Perjuangan yang bersebelahan dengan partai berlambang ka'bah itu.
Jelang Pilkada Bojonegoro 2018, beberapa partai politik (Parpol) di Kota Ledre sudah intens melakukan komunikasi untuk berkoalisi. Termasuk dua Porpol yang lahir dari NU, yakni DPC PKB Kabupaten Bojonegoro melakukan silaturrohim ke kantor DPC PPP Bojonegoro, Senin (24/7/2017).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengikuti diskusi santai yang diinisiasi Pita Merah di Matoh Guest House Jalan Pondok Pinang Sukorejo Bojonegoro, Rabu (18/7/2017) malam. Diskusi informal tersebut menggali masukan untuk merumuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang anak yang masuk Prolegda tahun ini.
Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan kembali dilakukan di Kecamatan Ngasem, Sabtu(15/7/17). Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Bank BNI setempat dipantau langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan IX (Bojonegoro- Tuban) Kuswiyanto.
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tadi siang (11/7/2017). Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) mengajukan empat poin kepada DPRD, terkait KDRT yang menimpa Rodliyyah (37).
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK), yaitu perkumpulan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Bojinegoro Institute (BI), Ploso Jenar, IDFoS Indonesia,ADEMOS, PMII, GMNI, LPBI NU, dan LBH KINASIH menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) soal kasus KDRT yang menimpa Rodliyyah.
Di tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro mendapat penghargaan kabupaten ramah HAM dan kabupaten Layak anak. Pada tahun yang sama Bojonegoro juga mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Welas Asih. Dengan beberapa penghargaan yang sudah didapatkan tersebut sangat disayangkan jika masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.