20:00 . Bojonegoro Siap Menjadi Kabupaten ODF Tahun 2021   |   19:00 . Harga Gabah Anjlok, Petani Meradang   |   17:00 . Panen, Harga Gabah Turun   |   16:00 . Dua Pemuda Sukses Mewakili Bojonegoro di Ajang Pemuda Pelopor   |   14:00 . Meminimalisir Penyebaran¬† Covid-19, Petugas Gabungan Lakukan Penyemprotan Disinfektan¬†   |   13:00 . Tak Hanya Gabah, Harga Beras Juga Turun   |   12:00 . Pagu 26 SMA dan SMK di Bojonegoro Tak Terpenuhi   |   08:00 . Jebakan Tikus di Rengel Tuban Makan Korban   |   07:00 . Mitos, Ahli Buktikan Vaksin Covid-19 Tak Rusak Kualitas Sperma!   |   22:00 . Mantan Pemain Persibo Ditunjuk Arsiteki Persibo   |   21:00 . Diguyur Hujan, Tembakau di Sukosewu Tergenang Air dan Terancam Mati   |   19:00 . Bojonegoro Jadi Lokasi Produksi Film Nasional   |   18:00 . Dharmo Squad: Latihan Dua Minggu Raih Juara Thengul X HipHop Dance   |   17:00 . Pengakuan Nasabah Agar Aman Manfaatkan Pinjol   |   16:00 . Pemkab Bojonegoro¬† Berikan Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan KDRT di Tambakrejo   |  
Tue, 22 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Provinsi Prioritas PPKM Mikro Diminta Serius Dalam Pembentukan Posko

blokbojonegoro.com | Monday, 19 April 2021 10:00

Provinsi Prioritas PPKM Mikro Diminta Serius Dalam Pembentukan Posko

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Jumlah pos komando (posko) Covid-19 yang sudah terbentuk mencapai 14.093 posko yang tersebar di 31 provinsi dan 323 kabupaten/kota di Indonesia. Provinsi terbanyak membentuk posko ialah Jawa Tengah sebanyak 4.409 posko.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengapresiasi pemerintah daerah yang melakukan pencapaian dalam pembentukan posko ini. Dan bagi provinsi prioritas pelaksaana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro), diminfa serius dalam pembentukan posko.

"Kita dapat melihat bahwa provinsi Papua sampai saat ini belum melaporkan pembentukan posko ke sistem satgas pusat. Begitu juga Provinsi Maluku dan Sulawesi Tengah yang baru membentuk 1 atau 2 posko dari ratusan desa atau kelurahan yang dimiliki," Wiku menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang disiarkan kanal BNPB Indonesia.

Selain itu apresiasi diberikan pada 12 provinsi yang bukan prioritas PPKM Mikro, namun berinisiatif membentuk 426 posko. Keduabelas provinsi yakni Sulawesi Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Dan diharapkan kedepannya lebih banyak lagi posko akan dibentuk dan melaksanakan perannya dalam melakukan monitoring. Sehingga dampak dari posko ini di tingkatan masyarakat akan lebih efektif.

"Kita dapat belajar bahwa pada prinsipnya, upaya pencegahan dan antisipatif adalah lebih baik untuk bisa membendung peluang efek negatif yang bisa saja terjadi di masa depan. Walaupun kasus di suatu daerah tidak mengkhawatirkan, namun perlu adanya kesiapsiagaan dan upaya pencegahan, agar kondisi Covid-19 yang terkendali tersebut dapat dipertahankan  dengan baik," pungkas Wiku.

Tag : vaksin, ingat pesan ibu, pakai masker, covid 19, virus corona, satgas covid 19, lawan covid 19, lawan corona, satgas, pembatasan kegiatan, jatah vaksin bojonegoro, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, vaksinasi

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more